oleh

Problematika RKUHP yang Mengancam Keberadaan KPK

MANADO, BARTA1.COM – Pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidama (RKUHP). Dalam perkembangannya, RKUHP berpotensi mengancam KPK dalam pemberantasan korupsi dengan dimasukkanya sebagian ketentuan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor ke dalam RKUHP.

Guna menyikapi problematika tersebut, diadakan FGD bertajuk: Kodifikasi Hukum Pidana (RKUHP) dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Hotel Lion Manado, Rabu (8/8/2018). Didapuk sebagai pembicara, Michael Barahama (dosen Fakultas Hukum Unsrat Manado) dan Rr Suryawulan (Biro Hukum KPK).

Michael menyampaikan terdapat beberapa persoalan krusial terkait pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP yang saat ini sedang dibahas pemerintah dan DPR. “Mengutip sejumlah pakar hukum Indonesia yang mengkritisi masalah itu dan saya sepakat dengan mereka. Misalnya, RKUHP tidak mengatur pidana tambahan berbentuk pembayaran uang pengganti, RKUHP mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif,” ujar putra Sangihe ini.

Kemudian kata dia, RKUHP tidak memiliki konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan yang diatur di luar KUHP (diatur dalam UU tersendiri) ke dalam RKUHP. “Tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga dalam RKUHP,” ujar Barahama.

Sementara Rr Suryawulan yang ikut dalam pembahasan-pembahasan mewakili KPK menjelaskan sejak bergulirnya pembahasan RKUHP tahun 2013 ternyata beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor dimasukkan ke dalam Bab Tindak Pidana Umum RKUHP. “UU Tipikor akan jadi lebih muda diubah/direvisi daripada RKUHP. Lalu kodifikasi RKUHP tidak berhasil mensistimatisasi dan menyatukan ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang,” bebernya.

Selain itu problematika lain lanjut Suryawulan, dimasukkanya tindak pidana korupsi dalam RKUHP akan menganulir berbagai ketentuan khusus dan memperlakukan korupsi seperti kejahatan biasa pada umumnya. “Oleh karena itu dimasukkanya tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP adalah suatu langkah mundur yang menghambat KPK dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Mahyudin Damis, dosen FISIP Unsrat yang jadi salah satu peserta ikut mengkritisi bahwa pembahasan RKUHP antara pemerintah dan DPR tidak lepas dari persoalan politik. “Tidak mungkin anggota DPR yang membahas akan membiarkan diri mereka dihajar KPK. Karena kita tahu justru yang banyak ditangkap KPK sekarang adalah politisi. Nah, politisi yang lahir dari parpol yang tidak memiliki uang akan mencari uang sendiri melalui korupsi sehingga KPK sengaja diberangus,” kata Mahyudin.

Forum itu juga menyimpulkan jalan paling efektif dan efisen untuk mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ke depan adalah mengeluarkan pengaturan tindak pidana korupsi dari RKUHP serta harus ada ketentuan dalam RKUHP bahwa UU Tipikor dengan segala kekhususannya sebagai les specialis dari KUHP.

FGD ini diselenggarakan Komisi Yudisial Sulut bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diikuti sekitar 40 lembaga dan personal yang selama berjejaring dengan KY dan KPK.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya dalam upaya penguatan jejaring di Sulut yang telah dibentuk KY dan KPK. Kali ini tema besar kita Penguatan Kapasitas Jejaring Pemantau Peradilan,” tambah Mercy Umboh dari PKY Sulut.

Penulis: Agustinus Hari

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed